 |
| Pernyataan politik 98 Resolution Network pada peringatan 28 tahun Reformasi. |
Jakarta(DN)
Jaringan aktivis reformasi yang tergabung dalam 98 Resolution Network menyerukan pentingnya mengarahkan agenda reformasi menuju transformasi demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Seruan tersebut disampaikan dalam Pernyataan Politik bertajuk “Dari Reformasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” yang dirilis di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan 28 tahun Reformasi 1998.
Menurut salah satu pengurus 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, agenda reformasi saat ini perlu difokuskan pada penguatan keberpihakan negara terhadap rakyat, salah satunya melalui pemberantasan korupsi yang menyasar kebocoran penerimaan negara.
Selaku eksponen gerakan reformasi yang saat ini menjadi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, pada kesempatan memperingati 28 tahun reformasi, 98 Resolution Network menyampaikan pandangan dan program pemerintahan Prabowo-Gibran yang sejalan dengan mandat reformasi tahun 1998 dan amanat demokratisasi ekonomi yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33.
Pertama, tuntunan gerakan reformasi “sita harta koruptor untuk subsidi rakyat”, mandat ini telah dijalankan oleh Presiden Prabowo. Para pelaku gerakan reformasi pasti masih ingat slogan “sita harta koruptor untuk subsidi rakyat”, tertulis di spanduk unjuk rasa dan menggema dalam pidato-pidato di setiap mimbar-mimbar unjuk rasa.
Kedua, pendekatan pemberantasan korupsi lebih progresif terkait korupsi terhadap sumber pendapatan/penerimaan negara sejalan dengan mandat reformasi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya fokus pada korupsi belanja negara yang nilainya tidak sebesar korupsi terhadap sumber pendapatan/penerimaan negara.
"Pendekatan pemberantasan korupsi yang dipakai Presiden Prabowo lebih menekankan pada praktik inefisiensi yang memboroskan anggaran, mencegah dan menindak sumber kebocoran dari hulu pendapatan/penerimaan negara. Pendekatan progresif pemberantasan korupsi tersebut menyasar korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi," ujar Haris Rusly Moti.
Ketiga, pendekatan penertiban kawasan hutan dan lahan ilegal sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan mandat Pasal 33 UUD 1945 dilakukan Presiden Prabowo dengan membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Lahan (Satgas PKH). Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 pada 4 Februari 2025 untuk menertibkan penguasaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, mempercepat penagihan denda administratif yang mandek sejak tenggat UU Cipta Kerja berakhir November 2023, dan mengembalikan aset sumber daya alam kepada negara untuk kemakmuran rakyat.
Keempat, Presiden Prabowo melakukan dekonstruksi struktur dan postur APBN yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden Prabowo, “APBN bukan semata dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi negara, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera”.
Untuk itu Presiden Prabowo merombak struktur dan postur belanja APBN yang tidak efisien dan koruptif, seperti pembiayaan program yang hanya melayani birokrat, program yang tidak bermanfaat untuk rakyat, hingga dana transfer daerah yang banyak mengendap yang diperkirakan mencapai Rp 234 triliun. Dana atau anggaran hasil efisiensi tersebut kemudian direalokasikan untuk membiayai program strategis membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat, termasuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kelima, Presiden Prabowo tidak mengurangi anggaran Pendidikan. Anggaran pendidikan meningkat setiap tahun sesuai mandatori konstitusi sebesar 20 persen dari APBN. Jadi sangat tidak tepat intrik yang dilancarkan seakan anggaran Pendidikan dikurangi untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Anggaran Pendidikan dalam ruang lingkup Kementerian meningkat dari Rp 93 triliun (2025) menjadi Rp 116 triliun (2026). Belanja Pemerintah Pusat untuk pendidikan meningkat Rp 28,5 triliun pada 2026, termasuk tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, dan KIP. Bahkan anggaran TKD Pendidikan naik Rp 6,7 triliun, biaya investasi pendidikan Rp 2,9 triliun untuk dana abadi pendidikan (LPDP, BLU, dana bergulir).
"Jadi jelas, yang diefisienkan adalah anggaran TKD NonPendidikan yang turun Rp 233 triliun dari 2025 ke 2026, inilah sumber efisiensi dan realokasi anggaran. Jadi sangat jelas, anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dari efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran daerah sebelumnya mengendap," terangnya.
Keenam, pada kesempatan ini 98 Resolution Network menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan, agar memahami secara utuh dan menjiwai semangat Presiden Prabowo untuk menegakkan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Ketujuh, dalam rangka memperingati 28 tahun reformasi, 98 Resolution Network menegaskan menghormati segala bentuk kritik dan koreksi terhadap jalan program pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan untuk membuka diri terhadap kritik dan koreksi dan rakyat, dan itu dibuktikan dengan melakukan koreksi terhadap dugaan penyimpangan tata kelola program MBG.
Namun, 98 Resolution Network menilai gerakan yang mengkritisi kebijakan dan program Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini masih jauh dari yang bersifat paradigmatik, tidak ada tawaran pandangan dan program alternatif yang membedakan atau menjadi antitesis Program Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami justru menilai terjadi anomali dalam gerakan mengkritisi kebijakan pemerintah, biasanya gerakan sosial memperjuangkan kepentingan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya, ketika gerakan sosial malah mempersoalkan politik anggaran yang dialokasikan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bahkan cenderung bermindset neoliberal, yang menuduh alokasi anggaran untuk rakyat sebagai 'membakar anggaran', bahkan penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh mendistorsi pasar," sebut 98 Resolution Network dalam pernyataan politiknya.
Untuk itu, dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, 98 Resolution Network mengajak kepada seluruh elemen dan komponen bangsa untuk memperkuat persatuan dan menjaga persaudaraan dalam suasana damai dan rukun.
"Perbedaan pandangan politik jangan sampai meruntuhkan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Mari kita jaga demokrasi politik yang telah dicapai sebagai alat untuk mempercepat perwujudan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kami akan secara aktif membuka dialog dengan berbagai kelompok masyarakat untuk menjelaskan dasar dan arah program strategis Presiden Prabowo, sekaligus bertanggungjawab untuk memonitor dan mengawal pelaksanaan dari gagasan Presiden Prabowo," pungkas Haris Rusly Moti.(Ril).
