 |
| Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2027 |
Samosir(DN)
DPRD Kabupaten Samosir menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin, 31 Agustus 2026.
Rapat Paripurna yang merupakan hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD Samosir bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ini dibuka oleh Ketua DPRD, Nasip Simbolon dan ini dihadiri Bupati, Vandiko Timotius Gultom ST dan para anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD dan insan pers.
Rapat diawali dengan pembacaan Laporan Badan Anggaran DPRD Samosir oleh juru bicara Parluhutan Samosir SP MSi. Pada kesempatan ini, badan DPRD Samosir menyampaikan sejumlah rekomendasi yakni, terkait penundaan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang belum jelas hingga saat ini. DPRD meminta Pemkab agar memverifikasi, validasi dan reviu serta mengkaji petunjuk teknis pembayaran agar selaras dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga dana desa tersebut dapat segera dibayarkan.
"Guna efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2027, Banggar DPRD Samosir menyarankan agar pemilihan diselenggarakan serentak se-kabupaten Samosir," ujar Parluhutan Samosir SP MSi.
Selanjutnya terkait aset bergerak dan tidak bergerak Pemerintah Kabupaten Samosir yang selama ini tidak digunakan lagi, legislatif meminta agar dialihfungsikan sehingga dapat mengurangi beban APBD dan menciptakan sumber pendapatan yang baru.
Badan Anggaran DPRD Samosir menyarankan kepada Pemkab Samosir agar dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Untuk OPD baru, Badan Pendapatan Daerah diharapkan melakukan pemetaan dan penggalian secara optimal terhadap potensi PAD khususnya penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat diidentifikasi secara menyeluruh, dikelola secara efektif serta dioptimalkan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah.
Banggar juga menyoroti penyusunan program dan pengalokasian anggaran tahun 2027 di bidang pertanian. Dewan meminta agar dilakukan evaluasi terhadap pola pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Dukungan kepada sektor pertanian diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyediaan dan pembagian bibit. Melainkan diarahkan pada program yang mampu memberikan manfaat jangka panjang serta meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani.
"Kami berharap program pelatihan pada balai latihan kerja lebih diarahkan pada peningkatan keterampilan masyarakat yang mendukung sektor pariwisata dan program pembiayaan UMKM dengan bunga nol persen yang difasilitasi Pemkab Samosir," sambung juru bicara Banggar DPRD Samosir.
 |
| Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Samosir atas KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. |
Pada sektor pendidikan, DPRD berharap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran tahun 2027, khususnya pemenuhan dan peningkatan mobiler sekolah. Dan program beasiswa agar lebih dioptimalkan kepada mahasiswa yang berhasil diterima di PTN sebagai dukungan peningkatan kualitas SDM.
Terkait pengelolaan pasar oleh pihak kecamatan, Banggar menekankan agar secara bertahap dialihkan dan dioptimalkan pengelolaannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan efektivitas penataan, pengawas, pemeliharaan serta optimalisasi retribusi pasar.
Terakhir, Banggar DPRD Samosir menyarankan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar terus melakukan inovasi dan pengembangan di bidang pariwisata dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah serta memperkuat ekonomi kreatif dan UMKM.
Seusai pembacaan laporan Banggar, DPRD Samosir bersama Pemerintah Kabupaten resmi menandatangani nota kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon bersama Wakil Ketua Sarhochel Martopolo Tamba ST MM dengan Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom ST yang disaksikan Forkopimda, para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Samosir.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi langkah awal sebelum pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang akan dilaksanakan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan.
Adapun struktur APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2027 yang disepakati Badan Anggaran DPRD Samosir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Samosir yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp 710.972.885.217, Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 141.163.550.906, Pendapatan Transfer Rp 569.809.334.311. Sementara total belanja baik belanja operasi, modal, belanja tidak terduga, belanja transfer sebesar Rp 709.972.885.217. Dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah sebesar Rp 1 miliar.
Sementara itu Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom ST menyampaikan, penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini mengacu pada visi misi Kabupaten Samosir periode 2025-2029 yakni Samosir unggul, inklusif dan berkelanjutan. Dengan tema pembangunan tahun anggaran 2027 adalah 'Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi, dan inklusi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.'
"Saya berharap sinergitas dan kolaborasi yang terjalin baik ini dapat terus kita tingkatkan dalam rangka menjaga komitmen bersama untuk pelaksanaan penggunaan anggaran yang efektif, efisiensi, transparan dan tepat sasaran," ujar Bupati Samosir.
Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon saat menutup rapat paripurna menegaskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mengawal anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pihaknya menekankan agar dalam pembahasan selanjutnya, memastikan alokasi belanja daerah difokuskan pada program prioritas, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap pentingnya kerjasama yang harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan," pungkasnya.(SBS).
