-->

Notification

×

iklan

Iklan

IMG-20220326-WA0052

Wagub Ijeck Gelar Rapat Percepatan Penurunan Stunting

Rabu, 07 September 2022 | 10.45 WIB Last Updated 2022-09-08T11:46:21Z
Rapat percepatan penurunan Stunting.
Medan(DN)
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan mengumpulkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut terkait, di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (5/9).

Dalam kesempatan itu, Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah meminta seluruh OPD yang hadir untuk saling berkomunikasi demi keberhasilan penurunan angka stunting yang berefek kepada kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, stunting terjadi tidak hanya karena masalah non kesehatan melainkan juga karena ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, hingga masalah lingkungan. Karena itu, untuk mengatasai masalah ini dibutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat.

“Kerja ini berefek kepada pembangunan, bila dilakukan dengan terarah, semua dinas berintegrasi. Bukan hanya angka stunting yang turun, tapi juga berefek ekonomi yang semakin baik, lingkungan dengan sanitasi yang semakin baik, kesehatan, pendidikan hingga generasi penerus bangsa ini yang  berkualitas,” ujarnya. 

Diharapkan Ijeck, semua pihak terkait dalam penurunan angka stunting ini bisa bekerja dengan ikhlas dan berharap kebaikan dari Allah SWT.

“Tolong saya minta semuanya berpikirlah bahwa kerja ini tak semata-mata cuma melepaskan amanah kerja. Bayangkan kalau anak kita atau keluarga kita yang mengalaminya. Ada pahala yang besar karena ini menyangkut generasi-generasi muda yang akan membawa daerah kita untuk lebih baik,” tambah Ijeck.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Sumut Tengku Amri Fadli menyampaikan dalam jangka panjang, pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan lebih besar dalam menyebabkan terjadinya stunting.

"Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan jumlah penduduk yang banyak, akses sanitasi yang layak dan kemiskinan, maka perlu ada RAD dan kebijakan pemerintah baik Provinsi hingga Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan angka stunting,” pungkasnya.(infosumut).
×
Berita Terbaru Update