-->

Notification

×

iklan

Iklan

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dimulai

Selasa, 14 Juni 2022 | 21.43 WIB Last Updated 2022-06-14T14:43:31Z
Ketua KPU Hasyim Asy’ari resmi membuka peluncuran tahapan penyelenggaran Pemilu 2024, Selasa (14/6/2022). Peluncuran tahapan Pemilu ditandai dengan menekan sirine. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
Jakarta(DN)
Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asy’ari resmi membuka peluncuran tahapan penyelenggaran Pemilu 2024, Selasa (14/6/2022). Peluncuran tahapan Pemilu ditandai dengan menekan sirine.

"Pada malam hari ini, tanggal 14 Juni 2022, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024 hari pemungutan suara dihitung mundur, pada hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara," kata Hasyim di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).

"Dan menurut mandat Konstitusi, dan mandat undang-undang, pada hari ini adalah hari dimulainya tahapan pemilu tahun 2024," katanya lagi.

Tidak lupa Hasyim meminta dukungan kepada semua pihak yang terlibat agar tahapan hingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar.

"Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, kami selalu mohon dukungan dari pemerintah, kami mohon dukungan DPR, partai politik, segenap pimpinan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Acara berlangsung meriah dan dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, lalu perwakilan eksekutif, seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam peluncuran tahapan pemilu, acara juga diisi oleh penyanyi ternama seperti Novia Bachmid dan Tia (AFI).

Setelah tahapan awal Pemilu 2024 resmi dibuka, nantinya KPU merancang perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Pesan Presiden Jokowi
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan dari Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024.

Dilansir dari detikcom, Tito menyampaikan pesan-pesan tersebut, lantaran Jokowi tak bisa menghadiri pembukaan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024.

Tito menuturkan, Jokowi mendukung penuh seluruh tahapan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah ditetapkan.

"Bapak Presiden secara tegas memerintahkan pada Mendagri, Menkeu, dan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Polri dan pemda, untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajarannya, mulai dari pendampingan penyusunan regulasi seperti regulasi khusus untuk pengadaan logistik hingga pendanaan yang diperlukan," kata Tito di kantor KPU RI, Selasa (14/6/2022).

Jokowi juga meminta KPU tak ragu menyiapkan pemilu dan pilkada serentak, terutama terkait data pemilih. Tito mengatakan data pemilih perlu dikoordinasikan dengan Dukcapil dan KPU.

"Mempersiapkan semua tahapan dengan detail dan rapi terutama penyiapan data pemilih agar tak menjadi perselisihan," ucapnya.

Jokowi juga berharap KPU menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang. Jokowi, lanjut Tito, ingin Indonesia menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, Jokowi berpesan, untuk memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan berlangsung aman dan damai. Dia tak ingin insiden petugas KPPS meninggal terulang.

"Beliau juga meminta agar memastikan tata kelola Pemilu yang akuntabel dan juga menjaga pemilu agar aman damai tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan, seperti wafatnya petugas di lapangan di masa lalu. Bapak Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis yang akan dapat menjadi masalah politis dan mempengaruhi kualitas pemilu," kata Tito.

"Kita perlu belajar dari pengalaman dan pemilu-pilkada sebelumnya. Kita lakukan perbaikan dari aspek manajemen teknis seperti perbaikan kualitas data pemilih tetap, DPT, manajemen kerja, KPUD, dan KPPS sampai dengan teknis rekapitulasi suara, penguatan sistem pendataan pemilih, sistem verifikasi parpol, sistem rekapitulasi, sistem informasi logistik yang telah dibangun KPU hendaknya disempurnakan," lanjut dia.

Jokowi juga mengingatkan agar anggaran Pemilu diefisiensi. KPU juga diminta mengembangkan model kampanye yang berkualitas serta mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi.

"Agar kampanye dapat berlangsung efektif mengurangi gesekan di lapangan termasuk praktik politik uang. Pada saat kita melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020, 270 wilayah se-Indonesia di tengah puncak pandemi, kita telah membuktikan kita mampu melaksanakan itu berlangsung lancar dengan tidak ada ledakan penyebaran COVID-19 menggunakan teknologi yang lebih efektif dibandingkan dengan mobilisasi."

"Mungkin ini menjadi salah satu alternatif dan pilkada di tahun 2020 merupakan election terbesar di dunia setelah pemilihan Presiden AS dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi di masa pandemi," kata Tito.(red/dtc).
×
Berita Terbaru Update