-->

Notification

×

iklan

Iklan

Dugaan Politik Uang Pada Pilkada Samosir, PDIP Minta Paslon Vantas Didiskualifikasi

Rabu, 16 Desember 2020 | 19.45 WIB Last Updated 2020-12-16T16:48:12Z
Konferensi pers di kantor DPD PDIP Sumut.
Medan(DN)
Ketua DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Pasangan Calon (Paslon) Bupati Samosir, Vandiko Timoteus Gultom-Martua Sitanggang (Vantas) harus didiskualifikasi.

Hal itu harus diambil KPU karena pihaknya menemukan bukti terjadi praktik politik uang dalam Pilkada Samosir 2020 di 9 kecamatan dan 134 desa/kelurahan. "Vandiko harus didiskualifikasi dan penyelenggara pemilu harus menunda penetapan pemenangan pemilu di Samosir," kata Arteria Dahlan pada konferensi pers di Kantor DPD PDIP Sumut di Medan, Rabu, 16/12.

Selain menunda penetapan pemenang dan mendiskualifikasi pasangan Vantas, DPP PDI Perjuangan juga meminta Mabes Polri segera memeriksa Kapolres Samosir, AKBP M Saleh yang membiarkan maraknya politik uang.

Pasalnya, calon yang mereka usung, Rapidin Simbolon, yang juga sebagai Bupati Samosir sudah menyampaikan maraknya politik uang kepada Kapolres.

"Yang pasti kami dari DPP PDI Perjuangan meminta DKPP memeriksa seluruh Komisioner KPU Samosir dan Bawaslu Samosir. Kami menduga kedua lembaga ini ada persekongkolan dalam penyelenggaran Pilkada di Samosir," tambahnya.

Bahkan, Arteria juga meminta supaya PPATK juga memeriksa aliran rekening para tim pemenangan hingga para anggota DPRD Samosir yang mendukung pasangan Vandiko Gultom-Martua Sitanggang.

Sementara itu, Rapidin Simbolon saat diminta keterangannya menerangkan semua proses yang berjalan sepenuhnya diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan.

Kalah di Kabupaten Samosir, PDI Perjuangan Sumatra Utara (Sumut) menduga ada praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada Samosir 2020. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat.

Dikatakan Djarot, pihaknya memiliki data terkait itu dan timnya sedang melakukan investigasi. "Ada dua kabupaten yang kami duga melakukan praktik politik uang, yakni Samosir dan Karo. Di Samosir bahkan praktik politik uang itu berlangsung massif dan jumlahnya sampai Rp 100 miliar. Ada yang dibayar sampai Rp 1 juta per kepala," kata Djarot.(Medanbisnisdaily.com).
×
Berita Terbaru Update