-->

Notification

×

iklan

Iklan

Komisi III DPRD Samosir Dorong PUPR RI Revitalisasi Sarana Hunian Pariwisata

Jumat, 02 Oktober 2020 | 18.21 WIB Last Updated 2020-10-02T12:54:23Z
Konsultasi Komisi III DPRD Samosir.
Samosir(DN)
Komisi III DPRD Samosir melakukan koordinasi ke Kementerian PUPR RI melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan II Sumatera di Medan, Jumat, 2 Oktober 2020.

Konsultasi yang diterima oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan II Sumatera, Rusli S.T., M.T ini membicarakan revitalisasi dan renovasi Sarana Hunian Pariwisata di Samosir.

Kepada wartawan, Sekretaris Komisi III DPRD Samosir, Paham Gultom menyampaikan bahwa selama ini hunian pariwisata di Kabupaten Samosir masih sangat minim. Dan yang ada saat ini pun sudah banyak yang tidak layak, sehingga perlu direvitalisasi maupun direnovasi.

"Kami berharap rumah-rumah hunian pariwisata (homestay) khususnya Samosir sebagai wajah pariwisata KSPN Danau Toba direvitalisasi sehingga mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk datang," ungkap Politisi PDIP itu.

Namun demikian, Komisi III DPRD Samosir berharap desain bangunan nantinya harus mencerminkan adat daerah yang bersangkutan. Bangunan harus berkarakter adat daerah Kabupaten Samosir dan di modifikasi menjadi lebih modern dan tidak meninggalkan kearifan lokal.

"Pembangunan tidak juga jangan hanya difokuskan pada arsitek rumah yang dibangun tapi juga sarana pendukung lainnya seperti toilet di dalam rumah yang dibangun sehingga membuat wisatawan yang datang metrasa nyaman tinggal di homestay tersebut,” tukas Paham Gultom.

Menanggapi itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan II Sumatera, Rusli S.T., M.T mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, pihak balai merencanakan untuk merenovasi beberapa hunian wisata (homestay) di Kabupaten Samosir.

Menurutnya, Pemerintah Pusat saat ini sedang fokus mendukung pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Dimana Kementerian PUPR terus melaksanakan penataan di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas salah satunya Danau Toba, dengan mendorong pelaksanaan Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

“Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan,” katanya.

Dijelaskan, program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 2.750 unit rumah tidak layak huni agar bisa menjadi homestay.

Program Sarhunta yang akan dilaksanakan di KSPN Danau Toba Sumatera Utara sebanyak 1.000 unit. Dimana pembangunannya dibagi menjadi dua. Yakni pertama, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebagai Sarhunta serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disepanjang koridor menuju lokasi pariwisata.

"Untuk program peningkatan kualitas bantuan diberikan sebesar Rp 90 juta. Sedangkan untuk pembangunan rumah baru, pembangunan kembali ataupun perbaikan rumah tradisional di kawasan pariwisata dengan jumlah bantuan maksimal Rp 180 juta," jelas Kepala Balai.(SBS).
×
Berita Terbaru Update