-->

Notification

×

iklan

Iklan

Kasus Suap Di Kementerian PUPR, KPK Diminta Dalami Keterlibatan OG

Selasa, 11 Agustus 2020 | 15.31 WIB Last Updated 2020-08-11T14:00:19Z
Ketua umum LAMI, Jonly Nahampun.
Samosir(DN)
Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mendalami kasus suap di Kementerian PUPR, yang telah menyeret anggota DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti dan Amran Mustary.

Hal ini disampaikan pasca Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti yang merupakan terpidana penerima suap terkait proyek pembangunan jalan milik Kementerian PUPR di daerah Maluku pada Senin, 10/8.

"Kita minta Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kasus dugaan suap, dengan mempertimbangkan keterangan para saksi dan terpidana dalam persoalan itu," sebut Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun, Selasa (11/8/2020) melalui sambungan seluler dari Jakarta.

Ia menjelaskan, Amran Mustary ketika itu menjabat Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX dan Ober Gultom sebagai Sekretaris Dirjen Bina Marga.

"Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menduga, Ober Gultom menerima aliran dana mencapai miliaran rupiah," sebut Jonly.

Bahkan menurutnya, seorang terpidana dalam kasus suap itu, yakni Amran Mustary mendapatkan tekanan dari Ober Gultom dan pejabat Dirjen Bina Marga.

"Kedua pejabat teras di Kementerian PUPR kala itu, meminta terpidana untuk tidak melibatkan nama mereka dalam kasus tersebut," imbuh dia lagi.

Informasi dihimpun LAMI, sebut Jonly, Ober Gultom berjanji akan menanggung biaya terpidana selama menjalani masa hukuman. "Namun terpidana kasus suap dimaksud tersebut, mengaku telah menyesal karena tidak menepati janjinya," tegasnya serius.

Jonly membeberkan, padahal terpidana pada saat itu ditawarkan oleh KPK sebagai Justice Collaborator (JC), untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus besar itu.

Ditambahkannya, sebelum terpidana masuk Lembaga Pemasyarakatan Ober Gultom dan Hediyanto juga pernah mendatangi rumah terdakwa. "Mereka memohon agar tidak menyeret-nyeret namanya," beber Jonly.

Maka menurutnya, informasi ini harus menjadi bukti baru (novum: red) bagi KPK, untuk menyeret Ober Gultom dan sejumlah pejabat eselon 1 di Kementerian PUPR. 

"Dalam waktu dekat LAMI akan memberikan informasi maupun bukti permulaan ini kepada KPK," kata Jonly.

Ia juga mengatakan, agar masyarakat di Kabupaten Samosir cerdas dalam perkembangan informasi. "Apalagi sekarang ini, Ober Gultom sedang gencar bersosialisasi terkait pencalonan anaknya untuk maju di pilkada Samosir," sebutnya.

Untuk diketahui, Jonly yang mengikuti kasus besar ini menerangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Anggota DPR RI 2014-2019, Damayanti Wisnu Putranti dalam penyidikan kasus korupsi proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HA, Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya, kemarin (Senin, 11/8/2020).

Bersama Damayanti, KPK juga memanggil 3 saksi lainnya yakni mantan Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Dessy Ariyati Edwin selaku ibu rumah tangga yang juga rekan dari Damayanti, dan karyawan PT Windu Tunggal Utama Erwantoro.

Terkait kasus ini, Damayanti, Abdul Khoir, dan Dessy telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan telah berkekuatan hukum tetap. 

Ober Gultom mantan Sekretaris Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, sampai berita ini dirilis, belum memberi jawaban.
(Sumber: Harian Andalas).

×
Berita Terbaru Update