-->

Notification

×

iklan

Iklan

IMG-20220326-WA0052

Penegakan Perda, Pemkab Samosir Bakal Rekrut Penyidik PNS

Kamis, 28 April 2022 | 08.40 WIB Last Updated 2022-04-28T04:45:55Z
Ilustrasi.(lintasdiklat).
Samosir(DN)
Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat penting di Kabupaten Samosir. Kedepan akan dilakukan perekrutan calon penyidik pegawai negeri sipil untuk ditugasi mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Hal ini disampaikan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom saat membuka sosialisasi tentang tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu, 27/04.

Kegiatan sosialisasi ini disambut baik Bupati Samosir dengan harapan kedepan segala pelanggaran dalam peraturan daerah dapat diselidiki dan ditindak oleh PPNS sesuai peraturan perundang-undangan dan tentunya dengan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS sehingga penegakan Perda dapat berjalan efesien dan efektif.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi PPNS Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Oloan CH. Marpaung, SH sebagai narasumber dalam sosialisasi ini memaparkan kedudukan PPNS setara dengan penyidik POLRI.

Penyidik PPNS nantinya akan menangani tindak pidana khusus pada berbagai Peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).

"Dalam kewenangannya, secara hukum sama dalam kitab UU pidana. Tapi dalam melakukan tindakan harus tetap melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pembuatan BAP, serta koordinasi bantuan penindakan. Sehingga diharapkan PPNS dapat melakukan kerjasama yang erat dengan Korwas PPNS di Kepolisian," ujarnya.

Menurutnya, akibat tidak adanya PPNS penegakan Perda di daerah berjalan sangat lambat, karena tidak ada pengampu (penyidik bersertifikat yang dilantik Kemenhumkam) yang menandatangani BAP.

Dalam penegakannya, nantinya bakal melibatkan Satpol-PP. Ditambahkan Oloan CH  Marpaung, untuk menjadi PPNS harus melalui pendidikan sehingga memiliki sertifikat dan dilantik oleh kemenhumkam atau Kanwil Kemenhumkam Sumut.

"Setelah adanya PPNS yang menduduki jabatan fungsional, tidak boleh dipindahkan dan kalaupun harus pindah harus ada surat persetujuan Kemenkumham," tutupnya.(ril).
×
Berita Terbaru Update