 |
| Sri Mulyani di Istana Merdeka.(fan page Sri Mulyani). |
Jakarta(DN)
Menteri Keuangan Sri Mulyani berkonflik dengan MPR. Pemicunya adalah pemangkasan anggaran Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Menkeu Sri Mulyani.
Dipicu hal tersebut muncul lah sebuah teguran dari Pimpinan MPR RI ke Sri Mulyani. Kali ini teguran itu berisi kritikan tidak hadirnya Sri Mulyani dalam rapat bersama MPR RI.
Ujung-ujungnya, para Pimpinan MPR merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo melakukan pemecatan untuk Sri Mulyani.
Wakil Ketua MPR RI Bidang Anggaran, Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tidak bisa menepati janji terkait anggaran untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
"Kami di MPR ini kan Pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Namun anggaran di MPR malah turun, turun terus," kata Fadel dilansir Kompas.com, Rabu (1/12/2021).
Fadel menambah Sri Mulyani tidak menghargai MPR. Sri Mulyani juga dinilai tidak etis dan tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan.
Berdasar penilaian itu Fadel minta Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani. "Ini terbukti dengan pengelolaan keuangan negara yang amburadul, pendapatan negara semakin menurun, dan utang negara semakin membengkak. Copot Sri Mulyani Indrawati, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tegas Fadel.
Selain itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menambah salah Sri Mulyani. Kali ini soal ketidakhadiran Sri Mulyani dalam rapat bersama MPR RI.
"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).
Dia menambahkan dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang. "Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.
Klarifikasi Sri Mulyani
Mengapa Sri Mulyani tidak datang rapat?
Sri Mulyani membeberkan uneg-unegnya terkait teguran MPR RI dalam media sosial. Dikutip dari akun Facebooknya, Sri Mulyani menyebut undangan rapat dengan MPR yang pertama diadakan pada 27 Juli 2021.
Saat itu ia tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat internal presiden yang harus ia hadiri secara langsung. Sehingga rapat dengan MPR harus diwakilkan dengan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Kemudian untuk undangan rapat yang kedua pada 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR untuk membahas APBN 2022.
Sri Mulyani menegaskan bahwa sebagai Menkeu ia wajib hadir dalam rapat Banggar bersama DPR ini. Untuk itu rapat dengan MPR diputuskan untuk ditunda.
Menkeu juga menanggapi soal anggaran MPR yang sempat diprotes oleh pimpinan MPR. Sri Mulyani menegaskan, tahun 2021 ini Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 akibat Varian Delta.
Sehingga seluruh anggaran Kementerian dan Lembaga harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali.
Hal ini bertujuan untuk membantu penanganan Covid-19, seperti klaim pasien, akselerasi vaksinasi, serta pelaksanaan PPKM.
Selain itu Sri Mulyani menyebut anggaran juga difokuskan untuk membantu rakyat miskin. "Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," ungkapnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menekankan bahwa anggaran untuk Pimpinan MPR dan kegiatan akan tetap didukung sesuai dengan mekanisme APBN.
Selain itu ia juga menegaskan bahwa Menkeu akan menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara.
"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," terang Sri Mulyani.
Terakhir, Sri Mulyani menyatakan, Kemenkeu dan Menkeu akan terus bekerjasama dengan seluruh pihak untuk menangani dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat dan perekonomian.(red/TN).
