-->

Notification

×

iklan

Iklan

IMG-20240221-170348

DPRD Samosir Menggelar Pembahasan Ranperda APBD TA 2022

Sabtu, 27 November 2021 | 22.48 WIB Last Updated 2021-11-28T07:53:40Z
Sekwan DPRD Samosir Marsinta Sitanggang membacakan laporan susunan rapat paripurna.
Samosir(DN)
Menindaklanjuti nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD Samosir mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, DPRD Samosir menggelar pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022, Sabtu, 27 November 2021 malam.

Rapat paripurna pembahasan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Samosir Sorta Ertaty Siahaan bersama Wakil Ketua Pantas Marroha Sinaga dan Nasip Simbolon dan dihadiri Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom ST, anggota DPRD dan para pimpinan OPD.

Dalam Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom ST, alokasi anggaran Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan Daerah tidak jauh berbeda dari nominal yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir, Pantas Marroha Sinaga yang diwawancarai Perjuangan Baru, menyampaikan rapat paripurna tentang penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022 ini telah melalui nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak DPRD tentang kebijakan umum anggaran APBD (KUA) dan nota kesepakatan tentang prioritas plafon anggaran 2022.

Maka disusunlah rancangan anggaran pendapatan belanja daerah anggaran 2022, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai sebuah rencana keuangan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan perda.

Dan merupakan suatu gambaran perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna pembiayaan kegiatan, proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta gambaran perkiraan penerimaan dari sumber-sember penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

“Harapan kita, seluruh kebijakan, program dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan diharapkan berbasis pada sistem kinerja yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.(SBS).
×
Berita Terbaru Update