-->

Notification

×

iklan

Iklan

100 Hari Pemerintahan Vandiko-Martua Diwarnai Lonjakan Covid-19

Rabu, 04 Agustus 2021 | 22.47 WIB Last Updated 2021-08-09T02:46:47Z
Kolase: Bupati dan Wakil Bupati Samosir Vandiko T Gultom-Martua Sitanggang.
Samosir(DN)
Roda pemerintahan Kabupaten Samosir dibawah kepemimpinan Bupati Vandiko Timotius Gultom ST dan Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang MM kini sudah menginjak 100 hari kerja, sejak keduanya pertama kali dilantik pada 26 April 2021.

Janji perubahan kala kampanye tentu masih terngiang jelas di kuping dan rasa masyarakat Samosir. Lantas seperti apa realisasi janji perubahan dibawah kepemimpinan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang?

Berbicara kepemimpinan Bupati Samosir dan wakilnya selama 100 hari, harus diakui, 100 hari kemarin berjalan begitu cepat. Ada banyak sekali kejadian di pemerintahan. Publik pasti akan terbelah opininya: Ada yang menilai jalannya pemerintahan 100 hari kemarin cukup baik. Dan ada yang menilai, 100 hari kemarin kinerja pemerintahan yang baru belum terasa maksimal.

Meski sudah ada sejumlah yang dimulai, secara kasat mata jalannya roda pemerintahan Vantas terkesan lambat. Belum memperlihatkan gebrakan, terobosan, ataupun percepatan program pembangunan yang dibutuhkan publik.

Dalam 100 hari kerja, publik dipertontonkan riuh jalannya pemerintahan akibat munculnya pernyataan-pernyataan kontradiksi dari kalangan keluarga maupun tim pemenangan pada pilkada beberapa waktu lalu.

Semisal mengomentari proses tender di Kabupaten Samosir. Diawal-awal tender, pernyataan keras dari kalangan keluarga Bupati Samosir mengagetkan publik. Mereka mencurigai proses tender proyek di Kabupaten Samosir ada rekayasa.

Dilain waktu, giliran salah satu pendukung pasangan Bupati Samosir Vandiko T Gultom-Martua Sitanggang menuding proyek pembangunan dari APBD Samosir dibagikan kepada orang-orang tertentu.

Secepat kilat pula kalangan keluarga Bupati Samosir itu membantah tudingan tersebut. Menurutnya, semua pelelangan pengadaan barang dan jasa bersumber dari dana APBD sesuai aturan lelang, tidak ada pengaturan.

Berisik sekali. Belum tuntas satu soal, muncul soal lain. Misalnya, dirumahkannya sejumlah tenaga harian lepas dengan dalil penghematan anggaran sementara dalam waktu berdekatan Bupati Samosir mengangkat 5 staf khusus yang tentu membutuhkan anggaran juga. Dan publik tentunya bertanya-tanya urgensinya.

Disamping itu, diakui juga bahwa selama 100 hari ada sejumlah kegiatan yang dilakukan Vandiko Timotius Gultom ST dan Drs. Martua Sitanggang MM. Seperti road show mengantar proposal ke pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan sejumlah kementerian.

Memulai pembahasan RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026, merencanakan peleburan OPD, pengisian jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya mengundurkan diri, dan lain sebagainya.

Namun, secara umum pemerintahan yang baru belumlah menunjukkan perubahan yang lebih baik seperti yang dijanjikan. Seperti janjinya bahwa APBD Samosir untuk kesejahteraan masyarakat.

Diwarnai Lonjakan Covid-19
100 hari Vandiko-Martua juga diwarnai lonjakan angka kasus Covid-19 di Samosir. Bagaimana tidak, diawal kepemimpinannya, data perkembangan Covid-19 di Kabupaten Samosir per Senin, 26/4/2021, kumulatif positif Covid-19 masih 209 kasus dengan rincian meninggal 8 dan terkonfirmasi positif aktif 12 orang.

Sementara pada 100 hari kepemimpinannya, data perkembangan Covid-19 per Selasa 03 Agustus 2021, kumulatif positif Covid-19 di Kabupaten Samosir mencapai 1308 orang dengan rincian terkonfirmasi positif aktif sebanyak 438 orang dan meninggal dunia meningkat menjadi 31 orang.

Disisi lain, perkembangan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Samosir juga sangat lamban. Hingga kini, dari 100 ribu lebih penduduk Samosir, total yang telah divaksin (dosis 1 + dosis 2) masih di angka 10 ribuan.

Berkaitan dengan lonjakan Covid-19 ini, DPRD Samosir pun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Satgas Penanganan Covid-19 Samosir, Selasa (3/8) di gedung DPRD Samosir.

RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dihadiri sejumlah anggota dewan, Sekdakab Samosir Jabiat Sagala selaku ketua pelaksana Satgas Covid-19 Kabupaten Samosir, para asisten, Kepala BPBD Mahler Tamba, Direktur RSUD dr Hadrianus Sinaga dr Friska Situmorang dan sejumlah pimpinan OPD.

Wakil ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, mengatakan Satgas Covid-19 Samosir, terkesan lamban melakukan penanganan kasus Covid-19 di Samosir. "Tolong alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Samosir dijabarkan dengan jelas, karena sudah banyak pihak yang mempertanyakan realisasi anggaran, jangan anggap enteng karena ini menyangkut nyawa manusia," ujar Nasip.

"Mohon kepada Sekdakab Samosir Jabiat Sagala, menyajikan data realisasi anggaran dan langkah-langkah penanganan kasus Covid-19 yang sudah dilakukan," tambahnya.

Ketua Komisi I Saurtua Silalahi, juga mempertanyakan anggaran vaksinasi massal yang dilakukan oleh Polres, TNI dan instansi lainnya, dari mana dan kenapa pihak lain yang bekerja tetapi Pemkab Samosir terkesan tidak bekerja.

Pada kesempatan itu, Sekda Samosir Jabiat Sagala, mengatakan belum dapat menyajikan data realisasi anggaran penanganan Covid-19. "Kami mohon maaf, karena data realisasi anggaran belanja belum dikerjakan oleh Satgas Covid-19 Samosir," jelas Jabiat.

Sikap Satgas Covid-19 Kabupaten Samosir yang tak mempersiapkan diri dengan data-data yang diperlukan saat RDP, membuat sejumlah anggota DPRD Samosir berang.

"Kalau memang mereka tidak mempunyai datanya, dibubarkan saja. Nanti kalau kita ditanya rakyat kita, bahwa memang sudah kita pertanyakan ke Satgas. Kalau memang tidak ada kerjasama yang baik apalagi rapat ecek-ecek kayak gini," kata Anggota DPRD Samosir Rismawati Simarmata.

"Ini kita selalu ditanyai masyarakat tentang penggunaan anggaran Covid-19 sementara kita juga tak tahu penggunaannya kemana. Ini Covid bukan ecek-ecek ini, sudah banyak korban," tambah Parluhutan Sinaga.

Terkait kondisi pandemi Covid-19 di Kabupaten Samosir yang menggila saat ini, bisa dikatakan akibat ketidakefektifan pencegahan, pengendalian, dan lambatnya pemerintah dalam menanggapi ledakan kasus.

Penyebaran seharusnya bisa ditekan sejak awal bila pemerintah melakukan pencegahan dan pengendalian secara cepat dan tepat. Penulis menilai Pemerintahan Bupati Vandiko Timotius Gultom ST tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang terukur sehingga penanganan tidak terkoordinasi dengan jelas.

Hasil dari ketidakjelasan peta kerja penanganan dan kerap tidak konsisten, bisa kita lihat di lapangan, penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Samosir yang serampangan bahkan bisa dianggap masyarakat sekadar pencitraan karena grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Sampai-sampai suatu kali dalam rapat satgas Covid-19, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH MH pernah berujar, "Mari kita perbanyak aksi jangan memperbanyak rapat. Jangan sampai kelalaian segelintir orang berimbas kepada orang banyak," tegas Kapolres Samosir.

Menurutnya, peningkatan ini perlu penanganan ekstra. Untuk itu, Kapolres Samosir, AKBP Josua Tampubolon SH MH meminta keseriusan seluruh jajaran, terutama jajaran instansi Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mengintensifkan patroli penertiban protokol kesehatan di tempat-tempat yang masih belum optimal dan disiplin menerapkan prokes.

Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan dengan sudah berjalannya PPKM Mikro. Misalnya, bagaimana target yang terukur dari penerapan PPKM Mikro itu. Target itu, bisa mencakup jumlah pengujian sampel, tes PCR dan vaksinasi yang telah dilakukan.

Selain itu, juga perlu diukur sejauh mana agresifitas pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan. Perlu dikaji juga, seberapa ketat monitoring potensi penyebaran Covid-19 di beberapa klaster.

Terakhir, penanganan kasus Covid-19 di daerah menjadi cerminan kinerja kepala daerah. Rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya. Sehingga kegagalan menekan laju penyebaran virus Corona jadi persoalan serius yang harus segera dibenahi.

Akhir kata, waktu 100 hari Pemerintahan Vandiko-Martua memang tidak bisa dijadikan tolak ukur suksesi kepemimpinan daerah. Namun program 100 hari kerja adalah gambaran jalannya roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Apakah mereka bisa meyakinkan visi dan programnya kepada masyarakat? Biarlah masyarakat itu sendiri yang menilai.(Penulis: Suriono Brandoi Siringoringo SE).
×
Berita Terbaru Update