-->

Notification

×

iklan

Iklan

IMG-20220326-WA0052

Gubsu Edy: Opini WTP Harus Menjadi Sesuatu yang Wajar, Tidak Lagi Jadi Kebanggaan

Jumat, 04 November 2022 | 10.47 WIB Last Updated 2022-11-04T08:49:23Z
Gubernur Edy Rahmayadi saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah tahun 2022 di Sumut.
Medan(DN)
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengharapkan pada masa mendatang, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sesuatu yang wajar dan tidak lagi jadi kebanggaan. Karena itu dibutuhkan  kolaborasi guna mewujudkan capaian tersebut untuk seluruh kepala daerah.

Pesan itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah tahun 2022 di Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (3/11).

Menurut Gubernur, raihan delapan kali opini WTP oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bukan sesuatu yang perlu dibanggakan.

Mengingat hal itu sudah berlangsung sejak 2012 lalu, dimana seharusnya menjadi bahan evaluasi selama hampir satu dekade untuk menyempurnakan laporan keuangan. Apalagi jika makna dari capaian itu prinsipnya adalah kewajaran.

"Dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya adalah menyelaraskannya dengan implementasi dalam menyejahterakan masyarakat. Sehingga ada evaluasi dan membuat satu daerah menjadi lebih baik dari tahu ke tahun," ujarnya.

Dalam data yang dipaparkan, Gubernur memperlihatkan sejak 10 tahun terakhir, jumlah pemerintah daerah yang meraih opini WTP beragam, naik dan sempat mengalami penurunan. Misalnya pada 2012, hanya ada 2 dari 34 pemerintah daerah (33 kabupaten/kota ditambah 1 provinsi) yang memperoleh WTP.

Selanjutnya pada 2013 ada 4, pada 2014 ada 16 Pemda, 2015 (6 Pemda), 2016 (12), 2017 (14), 2018 (17), 2019 (21), 2020 (24) dan 2021 ada 26 pemerintah daerah termasuk Pemprov yang meraih opini WTP.

Adapun pemerintah kabupaten/kota yang menerima penghargaan karena memperoleh WTP minimal 5 kali yakni Labusel, Taput, Asahan, Dairi, Humbahas, Samosir, Tapsel, Toba dan Binjai.

Sementara yang perolehannya masih di bawah lima kali yaitu Batubara, Deliserdang, Karo, Nias, Nias Barat, Palas, Pakpak Bharat, Sergai, Tapteng, Medan, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga serta Tebingtinggi.(infosumut).
×
Berita Terbaru Update