 |
| Ketua tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah l KPK, Maruli Tua Manurung diwawancarai wartawan di depan Aula Kantor Bupati Samosir. |
Samosir(DN)
Terkait dugaan persekongkolan tender di Unit Pelayanan Barang dan Jasa di Kabupaten Samosir yang saat ini sedang viral, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah l, akan mempelajari informasinya lebih lengkap.
Hal ini disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah l, Maruli Tua Manurung kepada wartawan saat diwawancarai, Senin (11/10) di Aula Kantor Bupati Samosir.
"Kalau seperti itu, kami harus paham dulu persisnya apa, kami harus baca juga supaya lengkap informasinya seperti apa, juga proses di kepolisian sudah sejauh mana. Kalau ada informasi dari masyarakat boleh juga dishare," ungkap Maruli tua.
Pada kesempatan itu, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah l KPK RI menggelar rapat bersama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir, dalam rangka monitoring dan evaluasi, monitoring centre for prevention (MCP) serta Monev Tematik.
Dijelaskannya, ada tiga hal yang fokus dibahas dalam rapat tersebut tersebut yakni pencegahan korupsi di bidang barang dan jasa, pencegahan korupsi di bidang pengisian jabatan dan pencegahan korupsi di bidang aset daerah dan pajak daerah.
”Untuk tiga hal ini, memang sangat banyak peran dari Inspektorat Pengawasan dan juga nanti bekerjasama dengan BPN dan Kejaksaan Negeri,” ujar Maruli.
Lebih lanjut, Maruli Tua Manurung, menjelaskan pihak KPK lebih prioritas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi ditingkat di daerah pemerintah kabupaten.
"Jadi menurut KPK, sektor pengadaan barang dan jasa apalagi di pemerintah kabupaten itu masih yang paling rawan, sehingga MCP (monitoring centre for prevention-red) bagian pencegahan korupsi kami prioritaskan, agar betul-betul bisa memperkuat bukan hanya mekanisme dan prosedur tetapi juga komitmen," bebernya.
Sekadar diketahui, bulan September lalu, anggota kelompok kerja Unit Pengadaan Barang Jasa Pemkab Samosir diperiksa di ruang Tipidkor Polres Samosir terkait dugaan persekongkolan tender 2021.(red).
.jpeg)
