-->

Notification

×

iklan

Iklan

Bahas Sejumlah Kendala Pembangunan Nasional, Komisi III DPRD Samosir Gelar RDP

Jumat, 12 Maret 2021 | 15.21 WIB Last Updated 2021-03-14T01:37:26Z
Rapat dengar pendapat umum Komisi III DPRD Samosir terkait penyelesaian sejumlah kendala yang ada dalam pengerjaan proyek nasional.
Samosir(DN)
Komisi III DPRD Kabupaten Samosir menggelar rapat dengar pendapat umum Pemkab Samosir melalui Asisten I, Kepala Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perakpp, Fasilitator Pamsimas, Kepala BBPJN Sumut, Kepala BWS II Sumut, Direktur PT PLN (Persero) Unit Wilayah Sumut dan Direktur PDAM Tirtanadi Propsu.

Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Samosir, Jumat, 12 Maret 2021 ini membahas terkait pembebasan lahan; kondisi/kerusakan yang diakibatkan pembangunan jalan nasional dan pelaksanaan pembangunan Tano Ponggol.

Juga detail pekerjaan/realisasi jalan nasional inner ringroad Samosir Jalan Tele dan Pangururan serta jalan konektivitas tujuh kabupaten Simpang Gonting menuju Janji Raja. Dan pembangunan jembatan, jaringan air, pemindahan tiang listrik yang ada di ruas jalan nasional.

Rapat ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Samosir, Pantas Marroha Sinaga bersama ketua Komisi III Jonner Simbolon, bersama anggota Rismawati Simarmata, Pantas Lasidos Limbong, Parluhutan Sinaga, Paham Gultom dan Batahan Siringoringo.

Wakil Ketua DPRD Samosir, Pantas Marroha Sinaga saat membuka rapat, mengharapkan forum ini dapat menghasilkan komitmen bersama untuk menuntaskan setiap masalah dalam pembangunan di Kabupaten Samosir secara transparan dan terbuka.

"Sehingga kualitas dan tupoksi kita masing-masing bisa kita pertanggungjawabkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir," ujar Pantas Marroha Sinaga.

Rapat dengar pendapat ini berlangsung alot terkait pembahasan kendala pelepasan lahan kanal Terusan Tano Ponggol. Dimana yang tersisa hingga saat ini yakni Perkampungan Lumban Silo Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan.

Sebelumnya, di tahun 2020 Kementerian PUPR telah merampungkan 93% pelebaran alur Tano Ponggol. Sementara 7 % lagi yakni Perkampungan Lumban Silo, direncanakan akan dikerjakan tahun 2021. 

Pada kesempatan itu terjadi silang pendapat antara perwakilan masyarakat perkampungan Lumban Silo dengan pihak tim pelepasan lahan Pemkab Samosir yang ditugasi menangani hal tersebut.

"Beban bagi kami Komisi III bila pelebaran Tano Ponggol tidak selesai dengan baik. Jadi ini PR kita bersama, sehingga diharapkan melalui forum ini bisa didapatkan solusi agar pembangunan alur Tano Ponggol yang tersisa, bisa segera dikerjakan," kata Ketua Komisi III, Jonner Simbolon menengahi.

Politisi Nasdem itu menekankan, sesuai konsultasi DPRD Samosir baru-baru ini ke BBPJN Sumut, mengingat mereka telah di pressure Kementerian, pihak balai mewarning agar pelebaran alur Tano Ponggol di perkampungan Lumban Silo segera terlaksana.

Menurutnya, pihak balai minta tolong agar DPRD Samosir turut membantu menyelesaikan persoalan ini. Ditambahkan, kalau bisa bulan Juli paling lambat sudah harus dimulai pengerjaan. Dimana tender sudah harus mulai bulan April atau bulan Mei paling lambat.

"Kalau sampai lewat di bulan itu, pihak balai pesimis bakal bisa dikerjakan tahun 2021 ini. Makanya kami agak konsen, supaya jangan sampai lewat tahun ini. Kalau sampai lewat, bisa jadi akhirnya anggaran itu tidak ditenderkan lagi," pungkasnya.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, Komisi III DPRD Samosir meminta tim pelepasan lahan Pemkab Samosir dan dari pihak balai mempersiapkan langkah-langkah pendekatan pelepasan lahan. DPRD Samosir akan turut turun langsung ke lapangan agar nantinya Perkampungan Lumban Silo dapat direlokasi.(SBS).
×
Berita Terbaru Update