-->

Notification

×

iklan

Iklan

Konsultasi Pengelolaan ADD dan Dana Desa, Komisi I DPRD Samosir kunjungi Humbahas

Rabu, 09 September 2020 | 12.58 WIB Last Updated 2020-09-09T07:08:49Z
Konsultasi Komisi I DPRD Samosir ke Humbahas.
Samosir(DN)
Komisi I DPRD Kabupaten Samosir melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Pengelolaan ADD dan Dana Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kunjungan Komisi I DPRD Samosir ini diterima Kadis DPMDP2A Humbang Hasundutan Elson Sihotang, Rabu, 9 September 2020.

Konsultasi dan koordinasi Komisi I DPRD Kabupaten Samosir itu juga didampingi oleh Sekretaris DPRD, Marsinta Sitanggang dan Plt. Kabag Perundang-undangan dan Humas Sekretariat DPRD, Josro Tamba.

Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi ST menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan konsultasi dan koordinasi ini adalah untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan ADD dan Dana Desa terutama untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga perlu mendapat informasi terkait Simpan Pinjam Perempuan yang dulu masuk dalam program PNPM serta Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

"Kita ingin mengetahui sejauhmana peran pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ataupun Bumdes dalam peningkatan PAD khusus untuk Pendapatan asli desa," ujar Saurtua Silalahi ST.

Sekaitan dengan itu, Kadis DPMDP2A Humbang Hasundutan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sangat proaktif untuk mendorong setiap desa mendirikan bumdes atau pun kelompok perempuan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat.

"Sehingga diharapkan nantinya melalui bumdes atau kelompok ini maka pendapatan masyarakat dapat meningkat dan tentu Pendapatan Desa pun ada," ungkap Elson Sihotang.

Untuk bumdes yang ada di Humbang Hasundutan membidangi atau bergerak dibidang pertanian dan peralatan pesta contohnya Kios Tani, sewa traktor, perkakas pesta, rumah kompos dan toko sembako.

"Kita juga menekankan agar pendirian Bumdes tidak menggangu usaha yang sama, artinya ada persaingan sehat," tuturnya.

Mendengar penjelasan tersebut Ketua Komisi I DPRD Samosir menyampaikan terimakasih. "Kiranya masukan dan informasi yang didapatkan nantinya sebagai bahan untuk kami sampaikan ke dinas terkait yang ada di Samosir," pungkas Saurtua Silalahi ST.(SBS).
×
Berita Terbaru Update