 |
| Bupati Samosir saat membuka acara konsultasi publik penataan Water Front City Pangururan dan Kawasan Wisata Tele. |
Samosir(DN)
Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM membuka secara resmi Konsultasi Publik Penataan Water Front City Pangururan dan Kawasan Wisata Tele Kabupaten Samosir KSPN Super Prioritas Danau Toba di Aula Hotel Dainang, Pangururan, Selasa (11/08).
Konsultasi publik yang diselenggarakan Bappeda Samosir, Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya dan Pihak konsultan ini bertujuan untuk memberi kesempatan para pemangku kepentingan menyampaikan aspirasi, memperoleh dukungan dan masukan terhadap perencanaan kegiatan meliputi instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial.
Acara ini dihadiri oleh Tim dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, Tim konsultan, Asisten, Bappeda Samosir, para Kepala OPD, Camat, Akedimisi, Tokoh masyarakat dan pemilik lahan, LSM dan Insan Pers.
KSPN Danau Toba adalah salah satu dari 5 (lima) Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional yang didorong pembangunannya. Rencana pembangunan Waterfront City Pangururan yang berada di sepanjang 1.5 km tepi Danau Toba dan memiliki luas kawasan 6.4 hektar.
Dan kawasan wisata panorama Tele dengan ketinggian 1077 m diatas permukaan laut adalah dua lokasi di Kabupaten Samosir dan merupakan bagian KSPN Danau Toba yang memiliki potensi sebagai Cultural, Natural Adventure, dan Geo Tourism tingkat Internasional.
Dengan potensi kawasan Tele adalah 360º panorama gunung, lembah, bukit, air terjun hingga Pulau Samosir yang tampak dari kejauhan adalah aset yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pada kesempatan ini, Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM menegaskan bahwa melalui kegiatan ini para pihak agar memberikan masukan-masukan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Secara keseluruhan, konsultasi publik ini diperoleh masukan-masukan untuk memberhasilkan penataan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Wisata Tele dengan pendekatan sosial, artistik, pelepasan tanah, dan sinkronisasi program pemerintah pusat di Samosir.
Hal ini semua telah diinventarisir oleh pihak Kementerian PUPR untuk dikaji dan ditindaklanjuti secara terus menerus.(SBS).
