-->

Notification

×

iklan

Iklan

Ketua DPRD Samosir Hadiri Rakornas Kepala Daerah Dan Forkopimda se-Indonesia

Sabtu, 16 November 2019 | 10.33 WIB Last Updated 2019-11-21T03:34:53Z
Ketua DPRD Samosir, Rismawati Simarmata saat menghadiri rakornas di Jakarta.
Samosir(DN)
Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Rismawati Simarmata menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.

Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini digelar di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (13/11) siang.

Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD tingkat I dan II, Pangdam, Korem, Kapolda, Kajati, Dandim, Kapolres dan Kajari se-Indonesia itu, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Rismawati Simarmata saat dihubungi mengaku sangat mendukung adanya Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda oleh Kemendagri RI.

Menurutnya kegiatan itu dapat menjadi acuan bagi setiap Pemerintah Daerah, khususnya bagi Kabupaten Samosir, untuk menyusun program kerja yang mengerucut pada 5 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Pemerintah Daerah bersifat otonomi, namun semua terikat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga harus tetap ada keselarasan mengenai program-program di setiap Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat," kata Rismawati Simarmata, Kamis, 14/11.

Melalui siaran persnya, Rismawati menambahkan, pemerintahan yang baik adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Pusat meninjau daerah dan daerah memberikan laporan yang baik, bukan ABS (Asal Bapak Senang) alias laporan yang banyak dibuat-buat.

Dilanjutkan, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat menjamin semakin cepatnya kemajuan masyarakat. Jika pemerintah satu data, masing masing dapat bekerja berdasarkan data yang sama, data acuan ini menjadi kunci pembangunan.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) salah satu data acuan valid yang digunakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk menilai suatu daerah. Melalui data BPS dari tahun ke tahun, kita dapat menilai kemajuan, kemiskinan sebuah daerah.

"Keharmonisan pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sinergi pembangunan, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama mewujudkan visi Indonesia maju," pungkasnya.(SBS).
×
Berita Terbaru Update